Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang

Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat

Loading

Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang

Hari Libur Nasional

Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Berita Nagari

PPID, SITAPA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, rencananya akan hadir di Nagari Sikabu-kabu Tanjuang Haro Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota.  

Kedatangan Menteri ATR/ Kepala BPN ini di Sumatera Barat, mulai Selasa hingga Rabu, (10-11/10)  Oktober 2023 ke Provinsi Sumatera Barat ini untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat bagi masyarakat Minangkabau. Hal ini juga menjadi bukti bahwa wilayah masyarakat adat atau tanah ulayat diakui keberadaannya.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Limapuluh Kota, Akhda Jauhari membenarkan kedatangan tamu Menteri ATR/Kepala BPN ke Kabupaten Limapuluh Kota."Jika tidak ada aral melintang, Menteri ATR/ Kepala BPN akan menyerahkan sertifikat tanah ulayat di Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak, Limapuluh Kota, besok (hari ini, red)," kata Akhda Jauhari, Selasa (10/10). 

Sebelumnya melalui siaran pers Kementerian ATR/ BPN yang disampaikan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, sertifikat akan diserahkan di nagari di Kabupaten Limapuluh Kota. Penyerahan berlangsung di Desa Tanjuang Haro Sikabu-kabu, Padang Panjang. 

Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang yang meliputi lima suku, yaitu Suku Bendang, Suku Pitopang, Suku Payobadar, Suku Piliang, dan Suku Supanjang. Lalu di Nagari Sungai Kamuyang yang meliputi empat suku, yaitu Suku Piliang, Suku Pitopang, Suku Mandailing dan Suku Caniago. 

"Ini adalah kali pertama di Indonesia, Bapak Menteri akan menyerahkan sertifikat HPL tanah ulayat di Sumatera Barat," kata Yulia Jaya Nirmawati. 

Penyerahan sertifikat tanah ulayat ini juga merupakan wujud dari janji kerja Menteri ATR/Kepala BPN terhadap masyarakat Sumatera Barat untuk menyelesaikan sertipikasi tanah ulayat khususnya di dua lokasi pilot project, yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Lima Puluh Kota.

"Ini janji Pak Menteri lima bulan lalu kepada Bapak Gubernur, Pucuk Pimpinan LKAAM, dan masyarakat Sumatera Barat untuk menyelesaikan sertifikasi tanah ulayat. Dan besok akan segera terealisasi," ujar Yulia Jaya Nirmawati.m lagi

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah menyampaikan, sedikitnya ada 14 suku di Sumatera Barat yang tanah ulayatnya akan segera memiliki Sertifikat HPL. Pada hari pertama sebelumnya, sertifikat diserahkan untuk tanah di Kabupaten Tanah Datar, Nagari Sungayang. “Pertama diserahkan di Kabupaten Tanah Datar, yaitu atas Suku Caniago, Suku Piliang, Suku Kuti Anyir, dan Suku Mandailing,” tuturnya.

Yulia juga menyampaikan kesuksesan pensertifikatan tanah ulayat tidak lepas dari kerja bersama antara masyarakat, Komisi II DPR RI, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tanah Datar dan Limapuluh Kota, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Barat, dan pemerintah daerah. "Berkat kerja bersama ini masyarakat Minangkabau bisa mendapat kepastian hukum atas tanah mereka," ucap Yulia Jaya Nirmawati.

Penyerahan sertifikat di Sumatera Barat tersebut rencananya juga akan dihadiri sejumlah Anggota Komisi II DPR RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan pemerintah daerah dan akademisi.(fdl)

Menteri ATR/Kepala BPN akan Serahkan Sertifikat Tanah Ulayat di Sumbar

Limapuluh Kota, Padek–Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, rencananya akan hadir di Nagari Sikabu-kabu Tanjuang Haro Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota.  

Kedatangan Menteri ATR/ Kepala BPN ini di Sumatera Barat, mulai Selasa hingga Rabu, (10-11/10)  Oktober 2023 ke Provinsi Sumatera Barat ini untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat bagi masyarakat Minangkabau. Hal ini juga menjadi bukti bahwa wilayah masyarakat adat atau tanah ulayat diakui keberadaannya.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Limapuluh Kota, Akhda Jauhari membenarkan kedatangan tamu Menteri ATR/Kepala BPN ke Kabupaten Limapuluh Kota."Jika tidak ada aral melintang, Menteri ATR/ Kepala BPN akan menyerahkan sertifikat tanah ulayat di Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak, Limapuluh Kota, besok (hari ini, red)," kata Akhda Jauhari, Selasa (10/10). 

Sebelumnya melalui siaran pers Kementerian ATR/ BPN yang disampaikan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, sertifikat akan diserahkan di nagari di Kabupaten Limapuluh Kota. Penyerahan berlangsung di Desa Tanjuang Haro Sikabu-kabu, Padang Panjang. 

Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang yang meliputi lima suku, yaitu Suku Bendang, Suku Pitopang, Suku Payobadar, Suku Piliang, dan Suku Supanjang. Lalu di Nagari Sungai Kamuyang yang meliputi empat suku, yaitu Suku Piliang, Suku Pitopang, Suku Mandailing dan Suku Caniago. 

"Ini adalah kali pertama di Indonesia, Bapak Menteri akan menyerahkan sertifikat HPL tanah ulayat di Sumatera Barat," kata Yulia Jaya Nirmawati. 

Penyerahan sertifikat tanah ulayat ini juga merupakan wujud dari janji kerja Menteri ATR/Kepala BPN terhadap masyarakat Sumatera Barat untuk menyelesaikan sertipikasi tanah ulayat khususnya di dua lokasi pilot project, yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Lima Puluh Kota.

"Ini janji Pak Menteri lima bulan lalu kepada Bapak Gubernur, Pucuk Pimpinan LKAAM, dan masyarakat Sumatera Barat untuk menyelesaikan sertifikasi tanah ulayat. Dan besok akan segera terealisasi," ujar Yulia Jaya Nirmawati.m lagi

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah menyampaikan, sedikitnya ada 14 suku di Sumatera Barat yang tanah ulayatnya akan segera memiliki Sertifikat HPL. Pada hari pertama sebelumnya, sertifikat diserahkan untuk tanah di Kabupaten Tanah Datar, Nagari Sungayang. “Pertama diserahkan di Kabupaten Tanah Datar, yaitu atas Suku Caniago, Suku Piliang, Suku Kuti Anyir, dan Suku Mandailing,” tuturnya.

Yulia juga menyampaikan kesuksesan pensertifikatan tanah ulayat tidak lepas dari kerja bersama antara masyarakat, Komisi II DPR RI, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tanah Datar dan Limapuluh Kota, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Barat, dan pemerintah daerah. "Berkat kerja bersama ini masyarakat Minangkabau bisa mendapat kepastian hukum atas tanah mereka," ucap Yulia Jaya Nirmawati.

Penyerahan sertifikat di Sumatera Barat tersebut rencananya juga akan dihadiri sejumlah Anggota Komisi II DPR RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan pemerintah daerah dan akademisi.(ham)

----

Sertifikat Tanah Ulayat Masyarakat Adat an. Kerapatan Adat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dapat di lihat dan dowload disini.

Beri Komentar

CAPTCHA Image

Nagari

3.005

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.005penduduk

3.003

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.003penduduk

6.008

TOTAL

TOTAL6.008penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Nagari

Wali Nagari

NOFRIZAL, S.Pd

Sekretaris Nagari

HERRY WANDA, A.Md.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

NELDIA PUTRI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

DETY PURNAMA ROZA, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

RONI PUTRA, S.Sn

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

NILA SAFITRI, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

MUHAMAD RIZKI, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

ARIF RAHMAN, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Staf Operator

AISHA ANANDA IRMAYENI, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Lakuak Dama

HERMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Bukik Kanduang

A. WAHID

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan

FAUZAN HAZMI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Tanjung Haro Utara

BOY EKO FEBRIAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Padang Panjang

RIKO SATRIA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Sikabu-kabu

ZULHAM

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

6

Surat

Bulan Ini

81

Surat

Bulan Lalu

97

Surat

Tahun Ini

178

Surat

Tahun Lalu

684

Surat

Total

3,677

Surat

Vidio Potensi Nagari
LOKASI KAYU KOLEK
Poling Kepuasan Masyarakat
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.210
Kemarin : 1.450
Total Pengunjung : 4.216.950
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.220.62.183
Browser : Tidak ditemukan
Vidio Potensi Nagari
LOKASI KAYU KOLEK
Poling Kepuasan Masyarakat
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.210
Kemarin : 1.450
Total Pengunjung : 4.216.950
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.220.62.183
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBN 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.453.240.198,00Rp. 2.018.585.106,00

71.99%

Belanja Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.375.584.365,00Rp. 2.000.010.708,00

68.78%

Pembiayaan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -201.425.602,00

0%

APBN 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.750.000,00Rp. 1.500.000,00

116.67%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 744.003.600,00Rp. 1.060.006.000,00

70.19%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 31.601.606,00Rp. 32.651.606,00

96.78%

Alokasi Dana Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 673.750.172,00Rp. 906.427.500,00

74.33%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.134.820,00Rp. 8.000.000,00

26.69%

Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00

0%

APBN 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 767.783.435,00Rp. 1.017.592.787,00

75.45%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 434.213.680,00Rp. 671.237.715,00

64.69%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 38.957.550,00Rp. 120.625.162,00

32.3%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.129.700,00Rp. 62.555.044,00

40.17%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 109.500.000,00Rp. 128.000.000,00

85.55%
Pemerintah Nagari

NOFRIZAL, S.Pd

Wali Nagari

HERRY WANDA, A.Md.Kom

Sekretaris Nagari
Tidak Ada di Kantor

NELDIA PUTRI, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

DETY PURNAMA ROZA, S.Kom

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

RONI PUTRA, S.Sn

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NILA SAFITRI, A.Md

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD RIZKI, S.Pd.I

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ARIF RAHMAN, A.Md

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AISHA ANANDA IRMAYENI, A.Md

Staf Operator
Tidak Ada di Kantor

HERMAN

Kepala Jorong Lakuak Dama
Tidak Ada di Kantor

A. WAHID

Kepala Jorong Bukik Kanduang
Tidak Ada di Kantor

FAUZAN HAZMI

Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan
Tidak Ada di Kantor

BOY EKO FEBRIAN

Kepala Jorong Tanjung Haro Utara
Tidak Ada di Kantor

RIKO SATRIA

Kepala Jorong Padang Panjang
Tidak Ada di Kantor

ZULHAM

Kepala Jorong Sikabu-kabu
Tidak Ada di Kantor