Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

UU No.6 Tahun 2014 tentang desa merupakan jawaban atas persoalan desentralisasi dan demokratisasi yang sudah didengung-dengungkan sejak UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. UU Otonomi daerah dengan spirit desentralisasinya ternyata belum dapat membawa desa kearah perubahan sosial yang lebih baik yang mana desa hanya sebagai obyek pembangunan dan bukan subyek pembangunan. 

UU Desa No.6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkeberlanjutan menuju Desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan. 

Desa hanya sebagai subordinat dari pemerintahan supra desa diatasnya. Sekarang telah terjadi pergeseran paradigm dari Membangun Desa menjadi Desa Membangun dimana UU Desa telah menempatkan desa sebagai subyek dalam pembangunan dengan diberikan pengakuan atas hak asal-usul dan adat istiadat serta diberikan secara total kewenangan local berskala desa.

Walaupun dalam proses perkembangannya yang baru masuk pada tahun kedua ini membutuhkan perangkat regulasi kebijakan sebagai alat agar implementasi UU Desa dapat berjalan sesuai dengan spirit Desa Membangun. Regulasi kebijakan saja tidak cukup, butuh proses pengawalan implementasi UU Desa dari tingkat pusat sampai tingkat Desa. Partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial sangat menentukan arah pembangunan desa/NAGARI. 

Semua Regulasi Desa, baik itu regulasi desa yang baru maupun regulasi lama dapat diuduh atau donwload di bawah ini :

A. UNDANG - UNDANG (UU)

1. UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Download [KLIK DISINI]

B. PERATURAN PEMERINTAH

1. PP No.43 Tahun 2014 Tentang UU Desa. Download [KLIK DISINI]
2. PP No.47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas PP No.43 Tahun 2014 Tentang UU Desa. Download [KLIK DISINI]
3. PP No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN. Download [KLIK DISINI]
4. PP No.8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Download [KLIK DISINI]

C. PERATURAN MENTRI DESA (PERMENDESA)

1. Permendesa No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa. Download [KLIK DISINI]
2. Permendesa No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Download [KLIK DISINI]
3. Permendesa No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Download [KLIK DISINI]
4. Permendesa No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Download [KLIK DISINI]
5. Permendesa No.5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Download [KLIK DISINI]
6. Permendesa No.21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Download [KLIK DISINI]
7. Indeks Data Membangun. Download [KLIK DISINI]

D. PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI)

1. Permendagri No.111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Download [KLIK DISINI]
2. Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Download[KLIK DISINI]
3. Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Download [KLIK DISINI]
4. Permendagri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Download [KLIK DISINI]
5. Permendagri No.81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Download [KLIK DISINI]
6. Permendagri No.82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Download [KLIK DISINI]
7. Permendagri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Download [KLIK DISINI]
8. Permendagri No.84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa. Download [KLIK DISINI]
9. Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Download [KLIK DISINI]

E. KEPUTUSAN TIGA MENTERI (SKB TIGA MENTERI)

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Nomor 900/5356/SJ Nomor 959/KMK.07/2015 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Desa. Download [KLIK DISINI]

F. PERATURAN MENTERI KEUANGAN

1. Peraturan Menteri Keuangan No.93 / PMK.07 / 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Download [KLIK DISINI]
2. Peraturan Menteri Keuangan No.247 / PMK.07 / 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Download [KLIK DISINI]
3. Peraturan Menteri Keuangan No.49 / PMK.07 / 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Download [KLIK DISINI]

G. PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Download [KLIK DISINI]