Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Artikel

ICW : Pemerintah Kabupaten, Lembaga Terkorup Sepanjang 2019

20 Februari 2020 16:43:22  Pemerintahan Nagari  58 Kali Dibaca  Nasional

KBR|Warita Desa/Nagari

Jakarta,-- Setahun belakangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menjadi lembaga yang paling sering melakukan korupsi. Jumlah uang yang dikorupsinya juga paling besar dibanding lembaga-lembaga lain.

Hal itu diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019 yang dirilis Selasa (18/2/2020).

ICW mencatat sepanjang 2019 ada 95 kasus korupsi di lingkungan Pemkab, dengan total kerugian negara sebesar Rp6,1 triliun.

Korupsi Pemkab juga melibatkan uang suap dengan jumlah total Rp42,8 miliar, uang pungutan liar Rp2,1 miliar, dan pencucian uang Rp62 miliar.

"Suap menjadi modus yang paling dominan dilakukan oleh para tersangka korupsi," tulis ICW dalam laporannya.

"Selain itu, penyalahgunaan wewenang menjadi modus yang berimplikasi terhadap besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, seperti kasus yang dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Timur terkait dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP)," lanjut ICW.

 

Lembaga Korup Lainnya

Setelah Pemkab, lembaga yang banyak melakukan korupsi adalah:

  1. Pemerintah Desa: 48 kasus, kerugian negara Rp32,7 miliar
  2. Pemerintah Kota: 23 kasus, kerugian negara Rp40,9 miliar
  3. Kementerian: 20 kasus, kerugian negara Rp259,9 miliar
  4. BUMN: 18 kasus, kerugian negara Rp1,3 triliun
  5. Pemerintah Provinsi: 16 kasus, kerugian negara Rp130 miliar

"Pemerintah perlu memperkuat kode etik ASN dan mempertegas sanksi bagi pidana korupsi yang melibatkan ASN, mengingat setiap tahun jumlah tersangka korupsi terbanyak berasal dari ASN," tulis ICW dalam laporannya.

"Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan internal di badan-badan pemerintah untuk mencegah praktek korupsi," lanjutnya.

Oleh : Adi Ahdiat
Editor: Agus Luqman
Post : PPID Nagari

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator Nagari untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Aparatur Nagari

Agenda

Statistik Penduduk

Sinergi Program

KEMENDAGRI Kementrian Desa Menpan RB
Portal Kab.Lima Puluh Kota Kominfo Lima Puluh Kota BPS Kab.Lima Puluh Kota
Komisi Informasi BPJS Online Legusa Fest
OPENDESA OPENSID
nagari-news.com KBR Prime

Info Media Sosial

LOKASI KAYU KOLEK

Youtube Kayu Kolek

Komentar Terkini

Vidio Potensi Nagari

Poling Kepuasan Masyarakat

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung